Bentuk-Bentuk Pemerintahan

Bentuk-Bentuk Pemerintahan Bentuk pemerintahan ialah suatu istilah yang dipakai untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang dipakai untuk mengorganisasikan suatu negara guna menegakkan kekuasaannya atas suatu komunitas politik.

Bentuk pemerintahan pada masa Yunani kuno mengalami puncaknya. Para filsuf, menyerupai Aristoteles, beropini bahwa suatu bentuk pemerintahan digolongkan berdasarkan jumlah orang yang memegang kekuasaan. Diantaranya monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, dan demokrasi, adapun klarifikasi dari ke lima bentuk pemerintahan tersebut ialah:

Monarki

Monarki ialah bentuk pemerintahan yang pada awal kekuasaannya mengatasnamakan rakyat dengan baik dan dipercaya. Akan tetapi, dalam perjalanannya si penguasa (Raja) tidak lagi menjalankan pemerintahan untuk kepentingan umum dan justru menindas rakyat. Oleh karenanya, Monarki bergeser menjadi tirani.

Tirani

Saat pemerintahan tirani, timbullah pemberontakan dari kaum darah biru dan pemerintahan diambil alih kaum darah biru yang pada awalnya juga memerhatikan kepentingan umum. Akhirnya, pemerintahan tirani bergeser menjadi Aristokrasi.

Aristokrasi

Pada awalnya, aristokrasi memperhatikan kepentingan rakyat, lalu tidak lagi menjalankan keadilan dan hanya mementingkan diri sendiri dan kelompoknya sehingga pemerintahan aristokrasi bergeser ke oligarki.

Oligarki

Oligarki (bahasa yunani) ialah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang hanya oleh sejumlah elit kecil dari masyarakat, baik berdasarkan kekayaan, keluarga, atau militer. Sistem pemerintahan oligarki tidak mempunyai keadilan, lalu rakyat mengambil alih kekuasaan untuk memperbaiki nasibnya. Rakyat merebut kekuasaan negara demi kepentingan rakyat. Selanjutnya, pemerintahan oligarki bergeser ke demokrasi.

Demokrasi

Demokrasi ialah bentuk kekuasaan negara tertinggi yang dipegang oleh rakyat dengan cara suatu pemilihan umum. Tujuan pemilu ialah menentukan anggota DPR maupun kepala negara atau kepala pemerintahan. Demokrasi gotong royong terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia. Setiap insan mempunyai hak untuk memberikan pendapat, berkumpul, berserikat, dan bermasyarakat. Dengan demikian demokrasi intinya memerlukan hukum main.

Plutokrasi

Plutokrasi ialah sistem pemerintahan yang mengacu pada suatu kekuasaan atas dasar kekayaan yang mereka miliki. Sejarah mencatat bahwa keterlibatan kaum hartawan dalam politik kekuasaan berawal di kota Yanani, untuk lalu diikuti di daerah Genova Italia.

Emirat

Emirat ialah sebuah wilayah yang dipimpin oleh seorang Emir. Contoh, Uni Emirat Arab yang merupakan sebuah negara yang terdiri dari 7 (tujuh) emirat federal yang masing-masing diperintah oleh seorang Emir.

Sumber pustaka:

• Pendidikan K ewarganegaraan / penulis, Atik Hartati, Sarwono. — Jakarta : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan Nasional, 2011.
• Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X semester 1 / Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.--Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014.

Bagikan Artikel ini