Kelebihan Dan Kelemahan Sistem Pemerintahan Parlementer

Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan Parlementer Sistem pemerintah parlementer ialah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh perdana menteri dan menteri-menteri (kabinet). Mereka bertanggung jawab atas segala acara (tindakannya) kepada parlementer. Sistem pemerintahan parlementer terbentuk alasannya ialah pergeseran sejarah hegemonia kerajaan.

Walaupun dikala ini Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, akan tetapi pada awal kemerdekaan terdapat pula seorang Perdana Menteri, selain Presiden dan Wakil Presiden. Tercatat Indonesia mempunyai perdana menteri tidak begitu usang yaitu hanya 14 tahun atau dari tahun 1945 - 1959.

Dalam sistem pemerintahan parlementer ini terdapat relasi bersahabat antara kekuasaan direktur dengan legislatif (parlemen). Badan direktur atau pemerintah yang terdiri atas perdana menteri dan menteri-menteri dinamakan dengan kabinet-kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Sistem pemerintahan parlementer mempunyai kelebihan dan kelemahan.

Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer

Dalam pembuatan kecerdikan gampang tercapai keseuaian pendapat antara direktur dan legislatif.
Menteri-menteri yang diangkat merupakan kehendak dari bunyi terbanyak di parlemen, sehingga sanggup merepresentasikan kehendak rakyat.

Sistem pertanggungjawaban terang dalam hal pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik.
Dalam menjalankan tugasnya, para menteri akan bebrhati-hati alasannya ialah adanya pengawasan dari parlemen.

Kelemahan Sistem Pemerintahan Parlementer

Kedudukan direktur (kabinet) tidak stabil, alasannya ialah tergantung pada lebih banyak didominasi pemberian parlemen, sehingga sewaktu-waktu sanggup diberhentikan oleh parlemen.
Kabinet sanggup mengendalikan parlemen. Hal ini terjadi apabila para menteri merupakan anggota dewan legislatif dari partai mayoritas.
Kebijakan politik negara menjadi labil alasannya ialah sering terjadi pergantian kabinet apabila kabinet dalam bentuk koalisi.
Masa jabatan tubuh direktur (kabinet) tidak sanggup ditentukan sesuai dengan selesai masa jabatannya, alasannya ialah sewaktu-waktu sanggup bubar.

Sumber pustaka: Pendidikan K ewarganegaraan / penulis, Atik Hartati, Sarwono. — Jakarta : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan Nasional, 2011.