Hak Dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ihwal Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ihwal Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan otonomi tempat ialah hak, wewenang, dan kewajiban tempat otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu yang mengatur dan mengurus urusan didaerah berdasarkan Undang-Undnang tersebut ialah pemerintah daerah, apa yang dimaksud dengan pemerintah daerah? Dalam UU tersebut juga dijelaskan bahwa, yang dimaksud dengan pemerintahan tempat ialah penyelenggaraan urusan pemerin tahan dan DPRD berdasarkan asas otonomi dan kiprah perbantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya.


Pemerintah tempat dalam hal ini ialah gubernur, bupati, walikota, dan perangkat tempat sebagai unsur penyeleng gara pemerintahan daerah. Pemerintah tempat mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi dalam pelaksanaannya UU No. 32 Tahun 2004 menerapkan juga kewenangan yang menyangkut kewajiban dan kewenangan yang bersifat pilihan (hak). Berbagai hak pemerintah tempat dalam otonomi daerah, antara lain:

• mengatur dan mengurus urusan pemerintah an;
• memilih pimpinan daerah;
• mengelola aparatur daerah;
• mengelola kekayaan daerah;
• memungut pajak tempat dan retribusi daerah;
• mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang ada di daerah;
• mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah;
• mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan per undang-undangan.

Pemerintah tempat juga mempunyai beberapa kewajiban, antara lain:

• melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan, serta kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
• meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;

• mengembangkan kehidupan demokrasi;
• mewujudkan keadilan dan pemerataan;
• meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
• menyediakan akomodasi pelayanan kesehatan;
• menyediakan akomodasi sosial dan akomodasi pelayanan umum yang layak;
• mengembangkan sistem jaminan sosial;
• menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
• mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
• melestarikan lingkungan hidup;
• mengelola manajemen kependudukan;
• melestarikan nilai sosial budaya;
• membentuk dan menerapkan peraturan perundangundangan sesuai dengan kewenangannya;
• kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Itulah beberapa hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah daerah, walaupun ketika ini telah diberikan hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya, akan tetapi semua itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diatur.

Bagikan Artikel ini